Loading...

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tahun 2018

January 20, 2018 Add Comment
Surat Perintah Perjalanan Dinas atau yang biasa kita kenal dengan istilah (SPPD), SPPD biasanya dikeluarkan ketika kita akan melakukan perjalanan dinas. SPPD dikeluarkan oleh instansi resmi dan swasta mulai dari pendidikan, sosial, kesehatan dan yang lainya. SPPD akan berisikan sebuah perintah perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh seorang karyawan atau pegawai yang diberikan wewenang dalam surat tersebut dimana dalam hal ini akan melakukan pekerjaan yang bisa jadi di satu kecamatan, kabupaten/kota, lintas provinsi bahkan sampai ke Luar negeri.

Kita simak apa sesungguhnya surat perintah perjalanan dinas tersebut. Dalam sebuah surat perjalanan dinas akan diberikan keterangan kemana tujuanya, kemudian dalam rangka apa lengkap dengan tanggal dan waktu berangkat sampai dengan selesai. Tentu saja dalam hal ini semua biaya operasional di tanggung penuh oleh instansi pemberi perintah. Untuk guru/pendidikan dan tenaga kependidikan misalnya dalam kerjaan Dinas di luar pulau maka akan diberikan surat perjalanan dinas ini biasanya oleh kepala sekolah. Jika dilihat dari sisi jarak minimal ditentukan masuk dalam perjalanan dinas adalah 5 Km dihitung dari perkecamatan tujuan anda. Misalkan saja kantor anda di Aikmel dan akan melakukan perjalanan dinas ke selong maka jika dari perbatasan sudah sudah melampui jarak lebih dari 5km maka itu sudah masuk dalam perjalanan dinas dan biasanya akan diberikan SPPD resmi, untuk ketentuan jarak diatur dalam peraturan daerah.

Fungsi surat perjalanan dinas ini salah satunya adalah sebagai keterangan yang melengkapi seorang pegawai pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya sehingga di harapkan tidak ada kendala ketika sudah berada di tujuan dinas mereka. Selain itu memang banyak misalkan kita temukan dimana ketika sering seorang pegawai dalam melakukan perjalanan dinas ini menunjukan sebuah indikator jika mereka sudah banyak melakukan tugas untuk kepentingan negara maka cepat biasanya akan naik jabatan. Ok dibawah ini kami hadirkan beberapa contoh surat perjalanan dinas yang bisa anda cek dan amati.

PEMERINTAH  KABUPATEN LOMBOK TIMUR
UPT DINAS DIKBUD KECAMATAN AIKMEL
SEKOLAH DASAR NEGERI 4 AIKMEL
Terakreditasi B. Dd. 004577 Tanggal 2 Nopember 2009
Lampiran ke  : I, II, III, IV

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
NOMOR  :  421.2 /  192   /SDN4/2018

1. Pejabat yang memberi perintah adalah Jabatan Kepala satuan pendidikan/instansi yang member perintah
2. Nama  /NIP. Pegawai yang diperintahkan mengadakan perjalanan : Nama Pejabat pemberi perintah
3. Jabatan, Pangkat dan gaji pokok Pegawai yang  bersangkutan  : sudah cukup jelas
(menurut PP No.9  Tahun  2007)
a.  Jabatan
b.  Pangkat
c.  Gaji Pokok
4. Perjalanan Dinas yang diperintah, poin ini diisi berdasarkan tujuan, yaitu dari instansi asal ke instansi tujuan  kemudian diterangkan jenis alat transportasi yang digunakan contohnya Dengan mempergunakan Angkutan Umum/Sepeda Motor/mobil pr ibadi/pesawat /kapal laut dan lain sebagainya

5. Perjalanan Dinas  direncanakan, disini kita tinggal menulis planning kita misalnya perjalanan dinas akan dilaksanakan selama tanggal 20-27 Januari 2018 dengan Lupsum biaya terdiri dari : 1). Transport dari tempat berangkat Ke  tempat  tujuan (PP) RP……..  20. Transport di daerah 3). Uang Harian, 4). Penginapan (Incl Makan) Rp  seanjutnya ditulis jumlah anggaran yang sesuai dengan total RP …….

6. Maksud mengadakan perjalanan disini kita tulis maskud perjalanan dinas yang akan kita laksnakan contohnya :  Melengkapi Dokumen administrasi Sekolah terkait dengan SK Pendirian Sekolah dan SK Izin Oprerasional Sekolah Dasar Negeri 4 Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur  pada Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur guna kepentingan dokumen sekolah dan untuk keperluan update data dapodik 2018

7. Perhitungan biaya perjalanan terdiri dari Atas beban, Pasal Anggaran, Kode Rekening

Lampiran 1 Selanjutnya adalah keterangan Dari  Pejabat Pemberi Perintah, menjelaskan Tempat kedudukan  pegawai  yang diberi  perintah jalan, berangkat  dengan alat transportasi mulai tanggal dan tiba dilokasi tujuan (karyawan atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas dapat langsung meminta tanda tangan)

Lampiran 2, Dari  Pejabat Daerah  Penugasan  Yang Dikunjungi ditulis nama Kantor  yang dikunjungi  tanggal datang dan berangkat lagi (Tempat tanda tangan penyelenggara dan disetempel)

Lampiran 3, Perhitungan  Biaya-biaya  Perjalanan, berisi Uraian  Penggunaan (Biaya transport  tempat,Berangkat  ke tempat, Tujuan  (PP), Biaya  transport di Daerah, Uraian Harian, Biaya  Penginapan (Intel makan), Lumpsum Menurut Kolom 5, Tambahan Lumpsum, Jumlah Lumpsum, dan Biaya  yang disetujui, Tanda Tangan  Pemegang Kas.

Kekurangan  /kelebihan Sejumlah  Rp. ………………………….. Telah diperhitungkan  oleh  yang bepergian (ditulis nama dan nip)
Catatan  :
Pemegang Kuasa yang berhak memberi  perintah jalan, diperingatkan  dengan  tegas bahwa  Perjalanan Dinas hanya  boleh dilakukan  atas baiaya-baiaya Daerah.  Jika  ini  diperlakukan  untuk  kepentingan  Daerah  (lihat pasal  2  dan  3)  Peraturan Perjalanan Dinas  Dalam Negeri  (Peraturan  Pemerintah  No.33 1955).

Jika Daerah menderita kerugian yang disebabkan  karena  pemberian  perintah  jalan  yang tidak  beralasan, maka  itu akan dibebankan  pada pemberi  perintah  itu  (PAsal 11  Peraturan Pemerintah  No.33  1995 pasal  50 ayat 1 Peraturan  Pemerintah RI No 5 tahun  1955)


PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
UPT DINAS DIKBUD KECAMATAN AIKMEL
SD NEGERI 4 AIKMEL
Terakreditasi B. Dd. 004577 Tanggal 2 Nopember 2009

Bismillahirrahmanirahim
Assalamu’alaikum  Wr. Wb.
Nama : Ubalti Jupriadi, S.Pd  (pejabat yang memberi perintah)
Jabatan : Kepala Sekolah
Emerintahkan kepada
Nama :
Tempat tanggal lahir :
NIP :
Pangkat Golongan
Jabatan :
 Untuk Mengurus administrasi Sekolah terkait dengan SK Pendirian Sekolah dan SK Izin Oprerasional Sekolah Dasar Negeri 4 Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur  pada Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur guna kepentingan dokumen sekolah dan untuk keperluan update data dapodik semester 2018
Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wabillahittaufiq Walkhidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Aikmel, 20 Januari 2018
Kepala sekolah
Ttd
UBALTI JUPRIADI, S.Pd

Sebelum anda mengunduh dokumen file microsoft world contoh SPPD dan SURAT PERINTAH
Silahkan kita baca kutipan dari PP NO 9 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2007   TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Menimbang 
  1. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977;
Mengingat    :    
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
M E M U T U S K A N : Menetapkan    : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN  KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah delapan kali diubah dengan Peraturan Pemerintah :
  1. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
  2. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
  3. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
  4. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21); 
  5. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
  6. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
  7. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17); dan
  8. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Jika anda ingin mendownload contoh SPPD dan lampirannya dalam bentuk file microsoft world anda klik disini SPPD dan SURAT PERINTAH

Pedoman Penilaian Kinerja Guru dan Penetapan Angka Kredit

January 19, 2018 Add Comment
Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas,  fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.  Guru  yang profesional  diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa masa depan masyarakat, bangsa dan negara,  sebagian besar ditentukan oleh guru. Oleh sebab itu,  profesi guru perlu dikembangkan secara  terus menerus dan proporsional menurut jabatan fungsional guru. Selain itu, agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka  diperlukan  Penilaian Kinerja Guru  (PK GURU) yang  menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan.  

Pelaksanaan PK GURU dimaksudkan bukan untuk menyulitkan guru, tetapi sebaliknya PK GURU dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional,  karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan  oleh kualitas layanan profesi yang  bermutu. Menemukan secara tepat  tentang kegiatan  guru di dalam kelas,  dan membantu mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya,  akan  memberikan kontribusi  secara  langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran  yang dilakukan, sekaligus membantu pengembangan karir guru sebagai  tenaga  profesional.  

Oleh karena itu, untuk meyakinkan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan  sebagai  penghargaan atas prestasi kerjanya, maka  PK GURU  harus dilakukan terhadap guru  di semua satuan pendidikan  formal  yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.  Guru yang dimaksud tidak terbatas pada guru yang bekerja di  satuan  pendidikan  di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi juga mencakup   guru yang bekerja di satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama.   

Hasil PK GURU dapat dimanfaatkan untuk menyusun profil kinerja guru sebagai  input dalam penyusunan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Hasil PK GURU  juga merupakan  dasar  penetapan perolehan  angka kredit  guru  dalam rangka pengembangan karir guru sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.  Jika semua ini dapat dilaksanakan dengan baik dan obyektif, maka cita-cita pemerintah untuk menghasilkan ”insan yang cerdas komprehensif dan berdaya saing tinggi” lebih cepat direalisasikan.   
Memperhatikan kondisi jabatan guru sebagai profesi dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan profesi guru maka diperlukan pedoman  pelaksanaan  PK GURU  yang menjelaskan  tentang  apa, mengapa,  kapan,  bagaimana  dan oleh siapa  PK GURU dilaksanakan.  Penyusunan pedoman  ini  mengacu  pada  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  di atas  sebagai  acuan pelaksanaan PK GURU di sekolah untuk mempermudah proses penilaian
Tujuan pelaksanaan  PK GURU  ini  disusun  untuk memperluas  pemahaman semua pihak terkait tentang prinsip, proses, dan prosedur pelaksanaan  PK GURU, sebagai suatu sistem penilaian kinerja yang berbasis bukti (evidence-based appraisal).  

Pengeritan PKG Menurut  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009,  PK GURU  adalah  penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari  kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi  yang dibutuhkan  sesuai amanat  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 

Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan guru, sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran  atau  pembimbingan  peserta didik,  dan  pelaksanaan tugas  tambahan  yang relevan bagi sekolah/madrasah, khususnya bagi guru dengan tugas tambahan tersebut. Sistem PK GURU adalah sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi  kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya.
  
Secara umum, PK GURU memiliki 2 fungsi utama sebagai berikut. 
  1. Untuk menilai kemampuan  guru  dalam  menerapkan  semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan  pada  proses pembelajaran,  pembimbingan, atau pelaksanaan tugas  tambahan  yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Dengan demikian, profil kinerja guru  sebagai gambaran  kekuatan dan kelemahan guru  akan  teridentifikasi  dan  dimaknai sebagai analisis kebutuhan atau audit keterampilan untuk setiap guru,  yang dapat dipergunakan  sebagai basis untuk merencanakan PKB. 
  2. Untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja  pembelajaran, pembimbingan, atau  pelaksanaan tugas  tambahan  yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah  yang dilakukannya pada tahun tersebut. Kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya. 

Hasil  PK GURU  diharapkan  dapat  bermanfaat  untuk menentukan  berbagai  kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu  dan  kinerja guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pendidikan dalam menciptakan  insan yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing tinggi.  PK GURU merupakan acuan bagi sekolah/madrasah untuk menetapkan pengembangan karir dan promosi guru. Bagi guru, PK GURU merupakan pedoman  untuk mengetahui unsur-unsur kinerja yang  dinilai  dan merupakan  sarana untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan  individu  dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya.   
PK GURU  dilakukan terhadap  kompetensi  guru  sesuai dengan tugas  pembelajaran, pembimbingan, atau  tugas  tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Khusus untuk kegiatan pembelajaran atau pembimbingan, kompetensi yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja guru adalah  kompetensi  pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian,  sebagaimana ditetapkan  dalam  Peraturan Menteri  Pendidikan Nasional  Nomor 16 Tahun 2007. Keempat kompetensi ini telah  dijabarkan menjadi kompetensi guru yang harus dapat ditunjukkan dan diamati dalam berbagai kegiatan, tindakan  dan sikap  guru  dalam melaksanakan pembelajaran  atau pembimbingan. Sementara  itu, untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, penilaian kinerjanya dilakukan berdasarkan kompetensi tertentu sesuai dengan tugas tambahan  yang dibebankan  tersebut  (misalnya;  sebagai kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah,  pengelola perpustakaan, dan  sebagainya  sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  dan  Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009. 

Persyaratan penting dalam sistem PK GURU adalah: 
  1. Valid, Sistem  PK GURU  dikatakan  valid  bila  aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas guru dalam melaksanakan  pembelajaran, pembimbingan, dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.  
  2. Reliabel, Sistem PK GURU dikatakan reliabel atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapan pun.  
  3. Praktis, Sistem  PK GURU  dikatakan praktis  bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat  validitas dan reliabilitas  yang sama  dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan.  

Salah satu  karakteristik  dalam  desain  PK GURU  adalah  menggunakan cakupan kompetensi dan indikator kinerja yang sama bagi 4 (empat) jenjang jabatan fungsional guru (Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama).  

Prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan PK GURU adalah sebagai berikut.  
  1. Berdasarkan ketentuan, PK GURU harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. 
  2. Berdasarkan kinerja, Aspek yang dinilai dalam PK GURU adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau, yang  dilakukan guru  dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, yaitu  dalam melaksanakan  kegiatan  pembelajaran,  pembimbingan,  dan/atau  tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.   
  3. Berlandaskan dokumen PK GURU, Penilai, guru yang dinilai, dan unsur  yang  terlibat dalam  proses  PK GURU  harus memahami semua dokumen  yang  terkait dengan sistem  PK GURU.  Guru dan penilai harus memahami  pernyataan kompetensi dan indikator kinerjanya  secara utuh, sehingga keduanya mengetahui  tentang aspek  yang dinilai  serta  dasar  dan kriteria yang digunakan dalam penilaian. 
  4. Dilaksanakan secara konsisten, PK GURU  dilaksanakan  secara teratur  setiap tahun  diawali dengan penilaian formatif diawal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun dengan memperhatikan hal-hal berikut. 

a)  Obyektif 
Penilaian kinerja guru dilaksanakan secara obyektif sesuai dengan kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari hari. 
b)  Adil 
Penilai  kinerja  guru memberlakukan syarat,  ketentuan,  dan prosedur  standar kepada semua guru yang dinilai. 
c)  Akuntabel Hasil pelaksanaan penilaian kinerja guru dapat dipertanggungjawabkan. 
d)  Bermanfaat 
Penilaian kinerja guru bermanfaat bagi guru dalam rangka peningkatan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan, dan sekaligus pengembangan karir profesinya. 
e)  Transparan 
Proses penilaian kinerja guru memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang  berkepentingan,  untuk  memperoleh akses  informasi atas penyelenggaraan penilaian tersebut.  
f)  Praktis 
Penilaian  kinerja  guru  dapat  dilaksanakan  secara mudah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip lainnya. 
g)  Berorientasi pada tujuan Penilaian dilaksanakan dengan berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan.  
h)  Berorientasi pada proses 
Penilaian  kinerja guru  tidak hanya terfokus pada hasil,  namun  juga perlu memperhatikan proses, yakni bagaimana guru dapat mencapai hasil tersebut.  
i)  Berkelanjutan 
Penilaian  penilaian kinerja guru  dilaksanakan  secara periodik,  teratur,  dan berlangsung secara terus menerus (on going) selama seseorang menjadi guru. 
j)  Rahasia 
Hasil  PK GURU  hanya boleh  diketahui  oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan.

Secara spesifik terdapat perbedaan prosedur pelaksanaan PK GURU pembelajaran atau pembimbingan  dengan  prosedur  pelaksanaan PK GURU untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.  Meskipun demikian,secara umum kegiatan penilaian PK GURU di tingkat sekolah  dilaksanakan dalam 4  (empat) tahapan, sebagaimana tercantum
Pedoman Penilaian Kinerja Guru dan Penetapan Angka Kredit

Nilai kinerja guru hasil PK GURU perlu dikonversikan ke skala nilai menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Hasil konversi ini selanjutnya digunakan untuk  menetapkan sebutan hasil  PK GURU  dan persentase perolehan angka kredit sesuai pangkat dan jabatan fungsional guru.  Sebelum melakukan pengkonversian hasil PK GURU  ke angka kredit, tim penilain tim penilai harus melakukan verifikasi terhadap hasil hasil PK GURU. Kegiatan verifikasi ini dilaksanakan dengan menggunakan berbagai dokumen (Hasil PK GURU yang direkapitulasi dalam Format Rekap Hasil PK GURU, catatan hasil  pengamatan, studi dokumen, wawancara, dsb yang ditulis dalam Format Laporan dan Evaluasi per kompetensi beserta dokumen pendukungnya) yang disampaikan oleh sekolah untuk  pengusulan penetapan angka kredit. Jika diperlukan dan dimungkinkan selama kegiatan verifikasi hasil PK GURU, kunjungan ke sekolah/madrasah dapat dilakukan oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat.  

Pengkonversian hasil PK GURU ke Angka Kredit adalah tugas Tim Penilai Angka Kredit kenaikan jabatan fungsional guru di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional. Penghitungan angka kredit  nilai PK GURU dapat dilakukan di tingkat sekolah, tetapi hanya untuk keperluan estimasi perolehan angka kredit guru yang dinilai kinerjanya. Angka kredit estimasi berdasarkan hasil perhitungan PK GURU yang dilaksanakan di sekolah, selanjutnya dicatat dalam format penghitungan angka kredit yang ditanda-tangani oleh penilai, guru yang dinilai dan diketahui oleh kepala sekolah. Bersama-sama dengan angka angka kredit dari unsur utama lainnya (misalnya pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya innovatif) dan unsur penunjang,  hasil perhitungan PK GURU yang dilakukan oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat akan direkap dalam daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) untuk proses penetapan angka kredit kenaikan jabatan fungsional guru.

Untuk lebih lengkapnya silahkan unduh BUKU 2 PENILAIAN KINERJA GURU

Cara Mengisi SPT Tahun Pajak Formulir 1770 dan 1770S Melalui e-Filing DJP Online

January 18, 2018 Add Comment
e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (http://www.pajak.go.id) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). Layanan e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP Online, yang dapat diakses pada tautan berikut: https://efiling.pajak.go.id/

Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung pada aplikasi e-Filing di DJP Online. Untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya, e-Filing di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa Loader e-SPT. Melalui Loader e-SPT ini, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Untuk saat ini, SPT yang dapat diunggah pada Loader e-SPT DJP Online adalah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 dan Formulir 1770S, SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 dan SPT Masa PPN dan PPnBM.
Informasi lengkap pelaporan e-SPT melalui e-Filing dapat diperoleh pada tautan berikut ini: http://www.pajak.go.id/aplikasi-perpajakan

e-Filing di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa Loader e-SPT. Melalui Loader e-SPT ini, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Cukup upload file .csv hasil dari e-SPT, lalu unggah di aplikasi e-Filing DJP. Pastikan komputer Anda telah terinstall e-SPT versi terbaru, dan Anda telah memiliki Akun di DJP Online.
Saat ini, SPT yang dapat disampaikan melalui e-Filing Loader e-SPT DJP Online adalah sebagai berikut:
1. SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771
2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 dan Formulir 1770S
3. SPT Masa PPh Pasal 21/26
4. SPT Masa PPh Pasal 4(2)
5. SPT Masa PPN dan PPnBM

e-Filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik. Lebih mudah, lebih murah, lebih cepat!

Dalam kesempatan ini penulis akan memberikan sedikit gambaran terakit dengan cara tutorial e-Filing Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770S. Tutorial berikut merupakan panduan atau pedomanan pengisian SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari Rp. 60.000.000 dari satu pemberi kerja melalui Formulir 1770 S dengan panduan. 

Bapak ibu saudara pengunjung yang berbahagia Sebelum kita mulai melakukan Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Anda, siapkan data-data SPT Tahunan Anda. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 S yang menggunakan Formulir 1770 S, data-data tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Formulir bukti potong 1721 A1 untuk pegawai swasta atau A2 untuk pegawai negeri yang telah diberikan oleh pemberi kerja.
2. Formulir bukti potong 1721 VII untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final
3. Formulir bukti potong PPh pasal 23 untuk penghasilan dari sewa selain tanah dan bangunan
4. Formulir bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 untuk sewa tanah dan bangunan, dividen.
5. Bukti kepemilikan harta, seperti buku tabungan, sertifikat tanah/bangunan, STNK
6. Daftar utang seperti rekening utang
7. Kartu keluarga dan lain sebagainya

Pertama tama bapak ibu silahkan masukkan NPWP anada dan passwords yang anda buat saat pendaftaran akun DJP Online. Lalu klik tombol login, Selanjutnya akan muncul profil Anda anda sebagai berikut.
Cara Mengisi SPT Tahun Pajak Formulir 1770 dan 1770S Melalui e-Filing DJP Online

Untuk melaporkan SPT Tahunan melalui e-Filing klik tombol e-Filing.
Menu ini memuat daftar SPT yang Anda buat dan kirimkan melalui situs efiling.pajak.go.id
Melalui kolom Action di tabel Daftar Konsep SPT, arahkan kursor pada tombol berikut :
a. Lihat SPT *) untuk melihat data SPT Anda 
*) hanya untuk SPT 1770 SS dan 1770 S yang bukan dari upload
b. Kirim ulang BPE untuk meminta pengiriman ulang Bukti Penerimaan Elektronik
c. Lihat BPE untuk melihat Bukti Penerimaan Elektronik
Klik tombol buat SPT.
Cara Mengisi SPT Tahun Pajak Formulir 1770 dan 1770S Melalui e-Filing DJP Online

Kemudian akan muncul pertanyaan:
Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Apabila Anda akan menggunakan SPT 1770 S maka Anda mengklik tombol tidak.
Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Apabila Anda seorang suami atau istri yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta, maka anda mengklik tombol tidak
Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Apabila penghasilan Anda lebih dari 60 juta rupiah, maka Anda mengklik tidak.
Anda dapat menggunakan formulir 1770 S, pilihlah form yang akan digunakan? Kami menyarankan Anda menggunakan SPT  1770 S dengan Panduan.

Klik tombol SPT 1770 S silahkan mulai dengan panduan sebagai berikut
Langkah pertama
Isilah data formulir, masukkan tahun pajak 2017, pilih status SPT Normal jika Anda baru pertama kali lapor untuk tahun pajak 2017. Klik tombol langkah berikutnya.

Langkah ke-2
Isikan daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain atau PPh yang ditanggung pemerintah dengan meng-klik tombol tambah, maka akan muncul tampilan yang meminta untuk diisi NPWP, Nomor bukti pemotongan/pemungutan, tanggal bukti pemotongan/pemungutan, jumlah yang dipotong/dipungut.
Untuk mengisi kolom-kolom ini, siapkan bukti potong yang sudah anda kumpulkan.
Klik tanda panah pada jenis pajak, apabila anda akan mengisi penghasilan dari pekerjaan pilih Pasal 21, lalu isi NPWP pemberi kerja (NPWP perusahaan/ NPWP bendahara), apabila NPWP yang anda isikan benar, maka Nama perusahaan atau nama bendahara akan muncul secara otomatis. Berikutnya masukkan nomor bukti potong (contoh untuk formulir 1721 A1 contoh nomor adalah 1.1.12-2015-00001) dan pilih tanggal bukti pemotongan/pemungutan dengan mengklik tombol kalender yang ada di samping. Masukkan jumlah PPh yang dipotong/dipungut (contoh untuk formulir 1721 A1 jumlah PPh yang dimasukkan berasal dari angka 19). Apabila anda telah selesai Klik tombol simpan.
Lalu Klik tombol langkah berikutnya

Langkah ke-3
Masukkan jumlah penghasilan netto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan Anda (contoh untuk formulir 1721 A1 jumlah penghasilan netto berasal dari nomor 14 atau nomor 16 khusus untuk karyawan yang pindah cabang). Klik tombol langkah berikutnya.

Langkah ke-4
Apakah anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Apabila anda memilik penghasilan dalam negeri lainnya contoh penghasilan dari sewa mobil, klik ya silakan isi data pada kolom sewa. Setelah Anda mengisi seluruh penghasilan dalam negeri lainnya selesai, klik langkah berikutnya

Langkah ke-5
Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Jika Tidak, klik tombol langkah selanjutnya.

Langkah ke-6
Apakah Anda memiliki Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jika Ya, masukkan jumlah penghasilannya sebagai contoh warisan diisi dengan harga pasar dari warisan tersebut. Apabila Anda telah mengisi seluruh penghasilan yang bukan objek pajak. Kemudian klik tombol langkah selanjutnya.

Langkah ke-7
Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Apabila Ya, klik tombol tambah dan akan muncul kolom untuk mengisi data.
Untuk mengisi kolom-kolom ini, siapkan bukti potong formulir 1721 VII atau formulir bukti pemotongan pph pasal 4 ayat 2 yang sudah anda kumpulkan.

silakan isi data yang diminta dengan melihat pada formulir 1721 VII atau formulir bukti pemotongan pph pasal 4 ayat 2 yang anda miliki, contoh apabila anda memiliki bangunan dan atau tanah yang disewakan, klik  no. 7 sewa atas tanah dan/atau bangunan. isilah nilai penghasilan yang diterima dari sewa tanah dan atau bangunan tersebut  dan apabila Anda telah selesari mengisi seluruh penghasilan yang bersifat final. Klik simpan. Apabila anda sudah yakin dengan data yang anda isikan Klik tombol langkah selanjutnya.

Langkah ke-8
Apakah anda memiliki harta? Apabila Ya, Isikan daftar harta yang Anda miliki dengan meng-klik tombol tambah. Masukkan informasi terkait harta,  klik tanda panah pada kolom kode harta untuk menentukan jenis harta, contoh: sepeda motor. Pilih alat transportasi, sepeda motor.  Masukkan nama harta contoh: untuk sepeda motor ketikkan merk dan type nya, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Lalu klik tombol simpan. Setelah memasukkan semua harta yang Anda miliki, klik tombol langkah berikutnya.

Langkah ke-9
Apakah anda memiliki utang? Jika Ya, Isikan daftar utang yang Anda miliki. Klik tombol tambah . Masukan informasi pilih kode utang sesuai dengan jenis utang Anda, masukkan nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman dan jumlah sisa pinjaman atau utang anda per tanggal 31 desember 2017. Klik tombol simpan. Jika anda telah melengkapi semua daftar utang anda klik tombol langkah selanjutnya.

Langkah ke-10
Apakah anda memiliki tanggungan? Jika Ya, Masukkan daftar yang menjadi tanggungan Anda dengan klik tombol tambah. Masukkan nama contoh: masukkan nama anak, nomor induk kependudukannya, hubungan keluarga contoh: anak kandung dan pekerjaan contoh: pelajar.
Lalu klik tombol simpan. Apabila sudah memasukan seluruh tanggungan Anda klik tombol langkah berikutnya.

Langkah ke-11
Apakah Anda memberikan sumbangan keagamaan kepada lembaga yang resmi dan terdaftar menurut Keputusan Menteri Keuangan? Jika Ya, isikan dengan langkap datanya dan jika Tidak klik tombol langkah berikutnya.

Langkah ke-12
Isi status kewajiban perpajakan Suami Istri dengan memilih status perkawinan Anda. Apabila anda sudah berkeluarga klik status perkawinan kawin. Lalu status kewajiban perpajakan suami istri pilih kepala keluarga. Selanjutnya pilih golongan PTKP anda. Apabila anda telah berkeluarga dengan memiliki satu anak kandung maka pilih Kawin/K lalu pilih kolom sebelah kawin/K dengan angka 1. Setelah itu klik tombol langkah berikutnya.

Langkah ke-13
Apakah Anda memiliki pengembalian/pengurangan pajak penghasilan pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Jika Tidak, klik langkah berikutnya.

Langkah ke-14
Apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25. Apabila tidak memiliki kewajiban  pembayaran PPh pasal 25 klik tombol langkah berikutnya.

Langkah ke-15
Pada langkah ini akan ditampilkan penghitungan pajak penghasilan dan SPT Anda berdasarkan data yang Anda masukkan pada langkah-langkah sebelumnya.  Status SPT akan telihat pada bagian bawah tampilan apakah NIhil, Kurang Bayar atau Lebih Bayar. Periksa kembali data tersebut, apabila sudah sesuai klik tombol langkah berikutnya.

Langkah ke-16
Jika status SPT ANda Kurang Bayar maka akan muncul pertanyaan sudahkah ANda melakukan pembayaran? Jika belum, klik tombol disamping pilihan jawaban belum.

Anda dapat membuat kode billing melalui layanan e-billing pada website djp online, internet banking BRI, dan SMS ID Billing dengan mengakses *141*500# dan lakukan pembayaran atas pajak yang kurang dibayar pada saluran internet banking, ATM, SMS banking, serta pada teller bank persepsi atau kantor pos.

Jika Anda sudah melakukan pembayaran klik tombol di samping pilihan jawaban Sudah. Berikutnya masukkan NTPN dan tanggal bayar sesuai dengan bukti pembayaran yang Anda miliki.
Apabila anda tidak memiliki kewajiban pph pasal 25 maka klik tombol langkah berikutnya untuk melanjutkan pengisian.

Langkah ke-17
Pada langkah ini akan muncul pernyataan: dengan menyadari sepenuhnya dan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.
Lalu klik setuju/agree apabila anda telah memahami pernyataan tersebut. Berikutnya klik tombol langkah berikutnya.

Langkah ke-18
Layar akan menampilkan data SPT Anda, untuk mengirimkan SPT klik tombol di sini pada kalimat ambil kode verifikasi untuk meminta kode verifikasi. Berikutnya akan muncul pilihan media untuk pengiriman kode verifikasi,pilih email lalu klik OK.

Apabila telah muncul notifikasi info token telah dikirim ke email anda, silakan cek email Anda.
Masukkan kode verifikasi anda yang terdapat pada email ke dalam kolom kode verifikasi lalu klik tombol kirim SPT. Berikutnya akan muncul  notifikasi info SPT anda berhasil dikirim, bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email anda.

Silakan pilih respon anda terhadap layanan ini.
Anda telah selesai melaporkan SPT Tahunan PPh Anda. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) akan diemail ke email Anda.
Apabila telah selesai klik tutup. Lalu layar akan menampilkan daftar SPT yang telah anda buat.

CONTOH BERIKUTNYA 
Selnajutnya e-Filing Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770S. Tutorial berikut merupakan panduan atau pedomanan pengisian SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 60.000.000 dari satu pemberi kerja melalui Formulir 1770 S dengan panduan

Tahun Pajak adalah tahun diterima/diperolehnya penghasilan, pilih sesuai tahun penghasilan
Status SPT Normal adalah Jika Anda menyampaikan SPT untuk kali pertama untuk tahun pajak tertentu. Jika Anda memilih normal, nilai pembetulan ke akan terisi otomatis dengan angka nol(0) dan tdk dapat diubah

Status SPT Pembetulan adalah Jika Anda menyampaikan SPT untuk membetulkan SPT yang dilaporkan sebelumnya. Jika Anda memilih pembetulan, Isikan nilai pembetulan ke- berapa SPT Anda pada kotak isian pembetulan dan pastikan bahwa SPT sebelumnya telah Anda Kirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak

Pada laporan SPT 1770 S – dilakukan melalui 5 langkah yaitu Langkah ke- 1 dari 5 

1. LANGKAH PERTAMA DATA FORMULIR 
Data formulir berisi SPT Tahun 2017, kemudian status SPT

2. LANGKAH KEDUA LAMPIRAN II 
Bagian A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final
Bagian A
isilah kolom sesuai dengan data pemotongan PPh yang bersifat final yang Anda miliki
Bagian B : Harta Pada Akhir Tahun
Bagian B
Ketentuan pengisian Daftar Harta sbb:
1. Kolom Nama Harta:
o Tanah (cantumkan lokasi dan luas tanah);
o Bangunan (cantumkan lokasi dan luas bangunan);
o Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor (cantumkan merek dan tahun pembuatannya)
o Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya
o Uang Tunai Rupiah, Valuta Asing sepadan US Dollar, Simpanan 
Bagian C : Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahun
Bagian D : Daftar Susunan Anggota Keluarga

3. LANGKAH KE TIGA LAMPIRAN I 

Bagian A : Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya(Tidak Termasuk Penghasilan Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final)
Bagian B : Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak
Bagian C : Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah
Penjelasan Bagian A
Penghasilan pada angka 1 sampai dengan 6 di samping adalah penghasilan selain yang dikenakan pemotongan PPh Final Contoh:
1. Bunga selain bunga tabungan atau deposito
2. Sewa selain sewa tanah dan/atau bangunan
3. Hadiah selain hadiah undian
4. ,Penghasilan lain misalnya pembebasan utang, selisih kurs
Bagian B
Penghasilan pada angka 1 sampai dengan 6 di samping adalah penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh
Bagian C
Anda dapat menambahkan data Bukti Pemotongan yang belum dimasukkan di dalam Bagian ini atau 
4. LANGKAH KE EMPAT INDUK 

Berisi identitas
A. PENGHASILAN NETTO
B. PENGHASILAN KENA PAJAK
C. PPh TERUTANG
D. KREDIT PAJAK
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
Pernyataan
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

Bagian Identitas
Pada pilihan Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri, pilih :
HB apabila, suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
PH apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
MT apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri
Bagian A.1
Jumlah Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan diambil dari :
1. Kolom B No.12 (Untuk Formulir 1721-A1)
2. Kolom B No.15 (Untuk Formulir 1721-A2)
5. KIRIM
Pastikan data yang anda input sudah benar lalu silahkan anda kirim

Untuk informasi lebih lanjut hubungi  1500200, Account Representative di KPP Anda terdaftar.

Cara Mengatasi Gagal Login Layanan DJP Online Pajak

January 17, 2018 Add Comment
Berikut ini penulis akan menjelaskan bagaimana cara engatasi gagal login atau masuk pada aplikasi layanan DJP online untuk pembayaran pajak (bililing) dan pelaporan SPT tahun pajak orang pribadi atau badan menggunakan akun yang sudah teregistrasi menggunakan EFIN pribadi atau badan. Permasalahan yang lumrah terjadi biasanya kadang kita bisa mengingat sendiri paswood yang kita miliki dan kadang juga kita tidak mengingatnya sehingga reset paswod menjadi salah satu alternatif untuk memulihkan akun kita sehingga kita bisa langsung login untuk melapkukan pembayaran pajak dan atau melaporkan SPT tahunan kita. Mari kita simak bagaimana langkah-langkah mengatasi gagal login pada layanan DJP online Pajak, silahkan perhatikan dibawah ini

Petama tama silahkan kunjungi laman resmi  Direktorat jendral Pajak di https://djponline.pajak.go.id/ Kemudian klik maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini
Gambar 1.1 Tampilan Menu Utama Login
Cara Mengatasi Gagal Login Layanan DJP Online Pajak 
Silahkan masukkan NPWP anda lalu masukkan paswwods yang sudah didaftarkan pada saat registarsi kode EFIN, lalu masukkan kode CHAPTA untuk selanjutnya klik LOGIN, maka akan tampil sebagai berikut:
Gambar 1.2 Tampilan Pasca Login Pertama
Cara Mengatasi Gagal Login Layanan DJP Online Pajak
Jika anda mengalami kendala untuk melakukan login karena lupa paswod email dan sebagainya, maka anda dapat melakukan reset paswoods akun anda sehingga nantinya anda dapat langsung untuk melakukan login pada akun anda. Untuk itu silahkan bapak ibu langsung mengklik tulisan yang bertuliskan Lupa password ? reset di sini

Layanan perubahan password (reset password) Layanan DJP Online
  1. Pastikan Anda masih menyimpan EFIN yang diberikan oleh KPP
  2. Jika Anda lupa atau tidak menyimpan EFIN, silahkan meminta pencetakan ulang EFIN di KPP Terdekat
  3. Anda dapat mengubah email untuk menerima password baru, jika menghendakinya dengan memilih "YA" pada pilihan "Lupa Email?"
  4. Jika Anda mengubah email, maka password akan dikirimkan ke email Anda yang baru, dan email tersebut selanjutnya akan digunakan oleh sistem untuk mengirimkan pesan kepada Anda
Perhatikan gambar dibawah ini
Gambar 1.3. Tampilan Halaman Login Reset Password
Cara Mengatasi Gagal Login Layanan DJP Online Pajak
Masukkan Nomor NPWP anda, disusul kembali dengan memasukkan nomor kode EPIN yang anda miliki jika anda masih ingat email dan sandi email anda maka, tidak perlu anda centang ya. Namun jika anda lupa email yang anda gunakan saat registrasi EPIN pajak anda, maka anda dapat mencentang Ya, lalu masukkan email mana saja yang anda miliki. Lalu masukkan kembali kode CHAPTA sesuai yang muncul dalam layanan. Apabila sudah di isi dengan benar maka silahkan anda klik SUBMIT. 

Silaahkan cek email anda, maka nantinya anda akan menerima notifikkasi pada email yang berisi

ATHARUDDIN yang terhormat,
Untuk dapat mengubah password silahkan klik tautan di bawah ini.
https://djponline.pajak.go.id/ubahresetpassword?key=vCX7M/DIGxc1wM8UmAtbEQ==&key2=ECIZjUQVHpcNuDyMqLq+Pg==
Demi keamanan akun Anda, segera lakukan pe
nggantian password. 
Link di atas hanya berlaku selama 1 x 24 jam.

Salam
Direktorat Jenderal Pajak
--------------------------------------------------------------
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem. Anda tidak perlu membalas atau mengirim email ke alamat ini.
© 2016 Direktorat Jenderal Pajak
www.pajak.go.id djponline.pajak.go.id Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021) 1 500 200
 
Silahkan anda klik url tersebut diatas dan ganti password yang lama dengan yang baru dan yang utama adalah password yang mudah untuk diingat. Jika anda masih mengalami kendala untuk login penulis dengan senang hati kita bisa berdiskusi langsung sehingga semua masalah yang anda alami dapat terpecahkan atau dapat dicarikan solusinya. Terima kasih

Validasi Data PIP Tahun 2018

January 16, 2018 Add Comment
Informasi Validasi SK 2017, Yth , Operator sekolah. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar mohon bantuan kepada bapak/ibu /saudara/ saudari operator sekolah untuk memvalidasi kembali siswa pip 2017 yang telah kami SK kan

Validasi Data PIP Tahun 2018

Berkaitan dengan hal tersebut , bapak/ibu bisa mengakses menu Validasi di aplikasi ini dan mulai memvalidasi siswa yang masih layak / tidak layak di SK kan di tahun anggaran 2018 Update! terus informasi pip tahun 2018. Informasi lebih lanjut http://pipsd.kemdikbud.go.id/manajemen


Pemberitahuan !!!Data dibawah Ini adalah data Siswa yang menerima PIP tahun 2017 , Apabila terdapat siswa yang tidak layak untuk mendapat PIP ditahun 2018 harap segera Update menjadi tidak layak agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak meng SK kan kembali siswa tersebut jika Ada Kesalahan Pembatalan siswa, Silakan Refresh/Reload Halaman kemudian ajukan lagi sebagai siswa Layak PIP disini Infomasi PIP Terbaru 2018
Cek Pengumuman Sergur 2018 terbaru

Cek Pengumuman Sergur 2018 terbaru

January 15, 2018 Add Comment
Sahabat pengunjung yang berbahagia jika anda tahu lebih banyak informasi tentang pengumuman sertifikasi guru 2018? Langsung saja anda baca ulasan yang akan penulis uraiakan dibawah ini. Sertifikasi yang diperuntukkan untuk para guru se Indonesia memanglah sangat diperlukan untuk semakin meningkatkan kualitas guru-guru yang telah tersebar merata di Indonesia. Jika anda sudah melakukan ujian atau test sertifikasi guru dan hendak mengetahui infomasi tentang pengumuman sertifikasi guru maka anda bisa menyimak ulasan berikut ini.

Surat Keputusan (SK) Kelulusan Sertifikasi Guru dalam Jabatan telah ditandatangani oleh Ketua Rayon 110 Universitas Pendidikan Indonesia, meliputi Kelulusan Kuota 2017, Kelulusan tahap kedua dan ketiga kuota 2016 (UTN Ulang I dan II), Kelulusan Kuota 2016 (Ujian Ulang PLPG), dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait yaitu Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Subrayon, LPMP, Kemdikbud, dan Kemristekdikti. Silahkan anda cek disini Pengumuman UKG Ulang I dan III Tahun 2018

Pengumuman Kelulusan Sertifikasi Guru Tahun 2017 Rayon 110 Universitas Pendidikan Indonesia
Subrayon 134 Universitas Pasundan - Subrayon 135 - Universitas Pakuan Subrayon 136 - Universitas Siliwangi - Subrayon 148 - Universitas Islam Nusantara
silahkan cek di http://pengumuman.sertifikasiguru-r110.org/

Melihat hasil broswing sementara ada beberapa Rayon perguruan tinggi yang telah menerbitkan pengumuman sertifikasi 2017, adapun pengumuman yang diberikan adalah sebagai berikut.
  • Pengumuman Peserta UTN yang lulus Sertifikasi pada UKG 2017 Unsri, ada 44 halaman, silahkan cek dengan tautan aktif yaitu http://fkip.unsri.ac.id/
  • Pengumuman peserta yang tidak lulus UTN Universitas Sriwijaya 2017, undur disini
  • Pengumumuman Kelulusan Sertifikasi Guru UTN Ulang 2 Universitas Sriwijaya, download disini
  • Untuk daftar Nama yang tidak lulus UTN 2 Sertifikasi Guru Rayon Universitas Sriwijaya, cek disini.

Silahkan baca dan lihat lagi Informasi Sertifikasi Guru 2018

Untuk Informasi Pengumuman Sertifikasi Guru Secara Lengkap apa saja informasi tentang sertifikasi guru anda bisa membukanya melalui internet pada website sertifikasiguru.id. Namun anda juga perlu mengetahui apasajakah informasi bisa anda peroleh dari pengumuman seputar sertifikasi guru tersebut dibawah ini.

Terkait dengan Informasi Seputar Website Pengumuman Sertifikasi Guru perhatikan hal hal sebagai berikut:
  • Peserta Yang Telah Lulus Ujian Untuk Sertifikasi Guru. Pada website sertifikasiguru.id ini anda bisa mengetahui berbagai macam informasi yang ada di dalam website tersebut. Salah satu informasi yang dapat diproleh di dalam website tersebut adalah daftar peserta yang telah lulus ujian sertifikasi guru. Jadi jika anda ingin mengetahui siapa saja orang-orang yang lulus, maka anda bisa membuka website yang satu ini sebagai pilihan anda.
  • Pengumuman Seputar Hasil Ujian PLPG. Pengumuman sertifikasi guru selanjutnya yang bisa anda dapatkan pada website sertifikasiguru.id adalah pengumuman seputar hasil ujian plpg yang sudah anda kerjakan ataupun hasil pengumunan hasil ujian para peserta tertentu yang hendak anda ketahui. Oleh karena itu anda tidak akan lagi mengalami kebingungan ketika anda hendak mengetahui pengumuman seputar hasil ujian plpg.M
  • Mengetahui Siapa Saja Peserta Yang Tidak Lulus. Selain anda bisa mengetahui siapa saja yang sudah dinyatakan lulus dan juga mengetahui hasil ujian plpg anda juga bisa mengetahui siapa sajakah orang-orang ataupun peserta yang dinyatakan tidak lulus ujian plpg atau ujian untuk sertifikasi guru. Jadi anda bisa mengetahui siapa saja kerabat anda yang juga ikut sertifikasi ini dan dinyatakan tidak lulus untuk nantinya anda bisa menghibur mereka.P
  • Pengumuman Kelulusan Sertifikasi Guru dan yang terpenting adalah anda bisa mengetahui hasil-hasil seleksi sertifikasi guru yang sudah anda kerjakan. Jadi jika anda hendak mengehui informasi secara gamblang dan terpercaya seputar hasil ujian anda, maka anda perlu membuka website ini. Karena di website ini anda bisa mengetahui informasi dengan terpercaya dan akurat seputar hasil ujian sertifikasi anda.
  • Dapat Mengetahui Kriteria Persyaratan Peserta. Pada website sertifikasiguru.id ini anda juga bisa mengetahui kriteria persyaratan anda untuk mengetahui apa saja persyaratan yang perlu anda lengkapi dan juga perlukan untuk mengikuti sertifikasi guru ini. Pengumuman sertifikasi guru ini tentu akan sangat membantu anda sekali ketika anda hendak melakukan ujian sertifikasi guru yang akan sangat berguna untuk jenjang karir anda.M
  • Mengetahui Lokasi Ujian Berdasarkan Rayon. Selanjutnya anda bisa mengetahui mana-mana saja lokasi ujian anda untuk nantinya mengerjakan ujian anda sertifikasi guru anda berdasarkan pada rayon atau daerah tempat anda melakukan pendaftaran. Mengetahui lokasi ujian ini sangatlah penting bagi para peserta ujian sertifikasi guru ini. Bayangkan jika anda tidak mengetahui lokasi dimana ujian akan dilaksanakan sesuai dengan rayon anda. Pasti anda akan kebingungan bukan ? Dan bahkan bukan tidak mungkin juga jika nantinya anda justru tidak mengikuti ujian sertifikasi guru tahun 2018.


Beasiswa Bidikmisi Tahun Anggaran  2018/2019

Beasiswa Bidikmisi Tahun Anggaran 2018/2019

January 14, 2018 Add Comment
Beasiswa Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan buat calon mahasiswa yang nggak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik, baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Program ini diselenggarakan sejak tahun 2010. Bantuan biaya pendidikan diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima di perguruan tinggi selama 8 semester untuk program Diploma IV dan S1, dan selama 6 semester untuk program Diploma III.

Persyaratan dan Jadwal Pendaftaran Bidikmisi 2018 (Tahun Akademik 2018 - 2019)Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi

Peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi sampai saat ini masih merupakan masalah di negara kita yang tercermin dari Angka Partisipasi Kasar (APK) yang baru mencapai 27.63% dan angka tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Dengan demikian masih cukup banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi termasuk mereka yang berpotensi akademik baik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi.

Berbagai jenis beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari dunia usaha atau industri telah diluncurkan. Akan tetapi bantuan yang diberikan relatif belum dapat memenuhi kebutuhan studi, jumlah sasaran dan belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan mulai tahun 2010 meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Program ini sejalan dengan Nawacita Pemerintah R.I untuk meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Melakukan revolusi karakter bangsa, melalui pendidikan dengan memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal. Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya bangsa. Untuk itu, lulusan Program Bidikmisi, diharapkan dapat mengisi kebutuhan sumberdaya manusia Indonesia yang siap berkompetisi diera Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) .

Persyaratan Calon Penerima BIDIKMISI Tahun 2018 (Tahun Akademik 2018/2019). Persyaratan untuk mendaftar tahun 2018 (Tahun Akademik 2018/2019) adalah sebagai berikut:

  • Siswa SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun 2018;
  • Lulusan tahun 2018 yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi;
  • Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
  • Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:

  1. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM);
  2. Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya ;
  3. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp3.000.000,00 per bulan. Untuk pekerjaan non formal/informal pendapatan yang dimaksud adalah rata-rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir; dan atau
  4. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp750.000,00 setiap bulannya;e
  5. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4.
  6. Berpotensi akademik baik berdasarkan rekomendasi kepala sekolah.
  7. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara program studi dengan seleksi masuk mandiri. 
  8. Diperuntukkan bagi orangtua NON PNS
Adapun berkas Persyaratan Calon Penerima BIDIKMISI Tahun 2018 (Tahun Akademik 2018/2019yang harus dikirim meliputi:
a. Berkas yang dilengkapi oleh calon yang akan lulus tahun 2018:

  1. Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon yang bersangkutan yang dilengkapi dengan pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  2. Fotokopi Kartu Tanda Siswa (KTS) atau yang sejenis sebagai bukti siswa aktif;
  3. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 5 (lima) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
  4. Surat keterangan tentang peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah;
  5. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Dusun/instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;
  6. Fotokopi Kartu Keluarga;
  7. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik/Surat keterangan kapasitas daya listrik bagi yang memakai listrik pulsa).
b. Berkas Persyaratan Calon Penerima BIDIKMISI Tahun 2018 (Tahun Akademik 2018/2019) yang dilengkapi oleh calon yang lulus tahun 2017:

  1. Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon yang bersangkutan (butir 5.a) yang dilengkapi dengan pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  2. Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
  3. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
  4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
  5. Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
  6. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah;
  7. Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala desa/Kepala dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;
  8. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga; 
  9. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik/Surat keterangan kapasitas daya listrik bagi yang memakai listrik pulsa).

Untuk Jadwal Pendaftaran Bidikmisi tahun 2018 atau tahun akademik 2018/2019 masih menunggu rilis resmi dari Kemenristekdik yang rencananya akan dirilis pada tanggal 15 Januari 2018.
Panduan Peserta Pelamar Program Bidikmisi

  1. Pendaftaran Bidikmisi dibuka pada hari Senin, 15 Januari 2018, pukul 15.00 WIB melalui laman http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id.
  2. Calon peserta penerima Bidikmisi terlebih dahulu harus mempelajari prosedur pendaftaran program Bidikmisi melalui laman http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id.
  3. Calon peserta penerima Bidikmisi terlebih dahulu harus mendaftar ke laman http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id.
  4. Calon peserta penerima Bidikmisi yang dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti akan memperoleh Kode Akses Pendaftaran (KAP) dan Personal Indentification Number (PIN) untuk mendaftar SBMPTN 2018 dan tidak harus membayar biaya seleksi.
  5. Calon peserta penerima Bidikmisi yang dinyatakan tidak diterima melalui SNMPTN 2018, dapat menggunakan KAP dan PIN (yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti) untuk mendaftar SBMPTN 2018, tanpa harus membayar biaya seleksi.
  6. Calon peserta penerima Bidikmisi yang telah dinyatakan lulus melalui SNMPTN 2018 dan berkeinginan untuk mendaftar SBMPTN 2018, maka calon peserta harus memperoleh KAP dan PIN baru melalui laman http://pendaftaran.sbmptn.ac.id. Selanjutnya, calon peserta harus mendaftar SBMPTN 2018 melalui laman http://pendaftaran.sbmptn.ac.id dengan menggunakan KAP dan PIN baru untuk memperoleh slip pembayaran guna membayar biaya seleksi SBMPTN 2018 ke Bank Mandiri, BNI, atau BTN.